Konstitusi Jerman menjamin kebebasan menjalankan agama. Tapi perempuan Muslim sering harus membela diri di pengadilan ketika mereka ingin memakai jilbab saat bekerja.
Sebuah pengadilan tenaga kerja di Jerman hari rabu telah memutuskan bahwa lembaga gereja diizinkan untuk melarang pemakaian jilbab Muslim di tempat kerja jika mereka pernah melihat. Itu bukan pertama kalinya isu jilbab di tempat kerja ditangani oleh pengadilan Jerman.
sengketa hukum di pengadilan Jerman seputar mengenakan jilbab pertama dimulai 15 tahun yang lalu, ketika seorang wanita Muslim menggugatkan pada tahun 1998. Dia ingin tetap mengenakan jilbab saat bekerja sebagai guru di negara bagian Jerman Baden-Württemberg. Awalnya dari Afghanistan, Fereshta Ludin menjadi warga negara Jerman pada tahun 1995 dan dimaksudkan untuk mengejar karir pegawai negeri. Tetapi menteri Baden-Württemberg budaya ditolak masuk ke dalam sekolah, yang beralasan bahwa guru di Jerman harus tetap netral terhadap murid di hal agama dan iman. Dalam negara sekuler Jerman, ini salah satu prioritas yang penting dalam pelayanan sipil, menteri menekankan.
Di perjalanan sengketa hukum yang terjadi, dan dengan maksud adil, hakim mencari dasar hukum di semua tingkatan. Mereka menjelajahi pertanyaan “apakah Al-Quran menetapkan wajib mengenakan jilbab bagi perempuan Muslim”. Para pendukung tesis yang melihat QS 24 sebagai bukti. Tapi pengikut doktrin hukum yang berbeda menafsirkan surat berbeda.
Selanjutnya, para hakim diajukan pertanyaan apakah hukum Jerman melarang termotivasi agama mengenakan jilbab. Tidak ada dokumen seperti itu ditemukan. Hasilnya, bahwa Pengadilan Konstitusi Jerman pada tahun 2003 mencabut larangan pada masuk ke sekolah mengajar. Negara bagian Baden-Württemberg bereaksi dengan melewati sebuah sekolah hukum baru, melarang guru Muslim mengenakan jilbab saat mengajar di sekolah umum. Masalahnya sekarang adalah bahwa tidak semua negara Jerman mengikuti. Di Jerman Timur, kementerian menahan diri dari sisi mengambil, sementara Rhine-Westphalia Utara, negara yang padat penduduknya di Jerman, memang mengadopsi larangan jilbab yang sama.
Maka hukum U-turn: lapangan administrasi di Stuttgart pada tahun 2006 mencabut larangan jilbab di Baden-Württemberg lagi, dengan alasan persamaan agama harus bertahan dan jika biarawati Kristen diizinkan mengenakan pakaian keagamaan mereka maka jilbab harus diterima juga. Yang memicu situasi kekacauan hukum membingungkan, membutuhkan nilai atas dasar kasus per kasus.
Thomas Brinkmann, pengacara yang mengkhususkan dalam tenaga kerja dan hukum sosial dengan firma hukum berbasis Wuppertal Hopfgarten, berkata ia dan rekannya diikuti kasus dan putusan tentang mengenakan jilbab selama bertahun-tahun. Brinkmann menekankan pengadilan Jerman tidak lulus aturan mau tak mau, dan menambahkan ia belum diamati tidak kecenderungan anti-Islam oleh pengadilan Jerman, atau konsesi tidak pantas untuk Muslim karena takut dituduh kecenderungan anti-Muslim. "Saya belum melihat itu," kata Brinkmann, menambahkan bahwa tidak ada hukum umum tunggal bisa mengakhiri semua sengketa hukum sebagai kebebasan beragama adalah dijamin tepat di Jerman.
"Anda harus mempertimbangkan kedua sisi kepentingan - karyawan serta pengusaha," kata pengacara. Hakim Muslim di Berlin, misalnya, tidak diizinkan mengenakan jilbab di tempat kerja, karena keadaan Berlin telah melarang semua PNS mengenakan simbol agama. Simbol-simbol termasuk salib Kristen serta kippah Yahudi. Keadaan Berlin ingin menekankan fakta ada perlakuan sama dari semua agama di ruang publik, kata pengacara.
Situasi ini lebih sulit di sektor swasta, menurut Brinkmann. "Pengadilan cenderung melihat betapa agama orang benar-benar adalah, berapa lama mereka telah memakai jilbab untuk dan seberapa sering mereka memakainya di waktu luang mereka," katanya. Pada saat yang sama, pengusaha umumnya merasa sulit untuk melarang pemakaian jilbab ketika karyawan bekerja di posisi yang tidak mengharuskan mereka berhubungan dengan klien yang mungkin tersinggung pakaian tersebut. Pengusaha hanya bisa mendorong larangan jilbab ketika ada dasar untuk itu di kontrak kerja. Tapi pengusaha dengan orientasi keagamaan, seperti lembaga gereja ditutupi ruline Rabu, misalnya, tentu tidak harus menerimanya jika salah satu karyawan mengekspresikan pengakuan mereka dari iman berbeda.
Singkatnya, pengadilan Jerman tidak memberikan penilaian yang sewenang-wenang, yang mengapa Dewan Pusat Muslim Jerman tidak mengkritik putusan pengadilan, menurut Brinkmann.
"Saya memahami setiap keputusan sejauh ini," katanya.
Brinkmann menambahkan bahwa pengadilan cenderung sekarang menempatkan fokus yang lebih kuat pada hak latihan bebas dari agama. "Itu terjadi lebih sering dari pada di masa lalu," kata pengacara. Perasaan ini dibagi oleh petugas pengadilan lainnya.
Menurut yang dipublikasikan pada tahun 2009 oleh Federal untuk Migrasi dan Pengungsi, 25% wanita Muslim di Jerman berusia 16 dan lebih tua mengenakan jilbab. Beberapa 70% tidak pernah memakai satu.
